Metode Sanksi Diterapkan di UN

http://news.okezone.com/read/2010/01/23/337/296916/metode-sanksi-diterapkan-di-un
Sabtu, 23 Januari 2010 – 06:53 wib
Ilustrasi

JAKARTA – Metode reward and punishment (penghargaan dan sanksi) akan diterapkan mulai tahun ini untuk meminimalkan kecurangan dan kebocoran dalam pelaksanaan Ujian Nasional (UN).

Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh mengatakan, sangat berat keadaannya jika ada kecurangan yang terjadi saat pelaksanaan UN.Terkait itu,Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) meminta pihak-pihak terkait untuk jujur sehingga kualitas UN tiap tahun makin baik. Nuh mengungkapkan, jika ditemukan ada nilai yang jelek, misalnya dalam mata pelajaran matematika, Kemendiknas akan melakukan intervensi.

Tindakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru khusus matematika. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini menegaskan, memang tidak ada jaminan 100 persen bahwa pelaksanaan UN bebas dari kecurangan. Namun segala cara akan dilakukan untuk meminimalkannya. “Urusannya bukan untuk menjamin, tapi urusannya adalah ikhtiar,”ujarnya di Jakarta, kemarin.

Rewardand punishment berarti pemberian penghargaan dan sanksi. Jika memang satu sekolah berhasil meluluskan siswanya sesuai target, mereka akan diberikan penghargaan. Namun jika ada indikasi kecurangan dan kebocoran soal, mereka akan dikenai sanksi administratif. “Guru yang membocorkan naskah bisa dimutasi. Penghargaan kepada yang berprestasi akan kami cari bentuknya lebih lanjut,” tandasnya.

Mantan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya itu juga menilai positif minat anggota Komisi X DPR yang akan ikut mengawasi pelaksanaan UN. Terkait anggaran UN yang belum cair, Nuh menjelaskan, di kabupaten dan kota sudah ada dana yang dapat dipergunakan, yakni menggunakan APBD.

Untuk tender sudah tidak ada masalah karena pembayaran dilakukan setelah ada penentuan pemenang. Menurutnya, tidak ada pembayaran total karena pemerintah kabupaten/kota bisa membayar uang mukanya terlebih dulu. Senin (25/1/2010) mendatang akan dilakukan sosialisasi UN kepada pemerintah di tingkat kabupaten dan kota. “Semuanya sudah siap dan kita tidak akan mempertentangkan hasil,”tandasnya.

Sementara itu, pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Muhammad Isnur mengatakan, pihaknya pekan depan akan mengirimkan permohonan eksekusi putusan kasasi atas pelaksanaan UN ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Eksekusi itu untuk mengecek apa yang sudah dilakukan oleh Kemendiknas terkait perbaikanperbaikan pascakeluarnya putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA).

Dalam prosesnya akan ada peringatan satu hingga tiga kepada pihak yang dimaksud dalam eksekusi tersebut. Sebagaimana diketahui,putusan kasasi MA menyatakan bahwa UN baru bisa dilaksanakan jika pemerintah melakukan perbaikanperbaikan, yakni terhadap kualitas guru, sarana dan prasarana, serta akses informasi yang merata, berkualitas, dan lengkap di seluruh wilayah Indonesia.

LBH Jakarta juga menilai, keputusan MA yang menyerahkan kewenangan penilaian kemajuan pendidikan kepada DPR sebagai bentuk pelarian dari tanggung jawab. Menurut Isnur, pengujian atas putusan seharusnya juga dilaksanakan melalui proses eksekusi dan penilaian majelis hakim, bukan dilemparkan kepada DPR yang merupakan lembaga politik.

“Kami meminta kepada Presiden, Wapres,Mendiknas,dan BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) segera menerima dan melaksanakan putusan PN Jakpus yang diperkuat oleh pengadilan dan MA,” ujarnya.MA juga diminta tegas dan jangan maudiintervensipemerintah serta tidak melarikan tanggung jawab penilaian kepada DPR.

Pada bagian lain, dalam rapat pimpinan antara Mendiknas Mohammad Nuh dengan Menteri Agama Suryadharma Ali di Jakarta kemarin, keduanya menyepakati adanya sinergi sistem pendidikan nasional antara Kemendiknas dan Kementerian Agama (Kemenag). Suryadharma Ali mengatakan, detail sinergi ini akan diteliti oleh eselon kementerian masingmasing.

Arahnya adalah untuk peningkatan kualitas pendidikan dan tingkat kepesertaan pendidikan dalam angka partisipasi kasar (APK). Validitas data dalam kesinergian itu akan dilakukan dengan sensus pendidikan. Pelaksanaan sensus diperlukan agar tindakan yang akan diambil dalam permasalahan di dunia pendidikan juga akurat. Menurut mantan Menteri Koperasi dan UKM itu, perumusan sensus pendidikan ditangani Ketua Penelitian dan Pengembangan Kemendiknas dan Kemenag.

“Setidaknya walaupun datanya tidak 100 persen, tapi sudah mendekati akurat,” kata Ketua Umum DPP PPP ini. Kemenag juga akan memberikan perhatian atas pendidikan bagi anak-anak telantar.(Koran SI/Koran SI/ram)

//

One response »

  1. arif mengatakan:

    wah, harus diperhatikan nih. emang bener ya. daripada nyontek yang bikin bokek, mendingan pede dengan kemampuan sendiri. biar hasilnya YOI!

Share your opinion here

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s